PPKN : LEMBAGA-LEMBAGA KEMENTRIAN DAN NON KEMENTRIAN

1.     Lembaga-Lembaga Kementrian Negara

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Keberadaan menteri-menteri tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah payung hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri-menteri tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa semua fungsi pemerintahan sudah terbagi habis dalam tugas Kementerian. Saat ini, terdapat 34 (tiga puluh empat) Kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Berikut daftar kementerian yang ada di Republik Indonesia, beserta logo-logonya dan Menteri yang menjabatnya sekarang. Apabila kementerian itu tidak berlogo resmi, maka kementerian tersebut mempergunakan lambang Republik Indonesia.

a)      Kementerian yang nomenklaturnya jelas dalam UUD

Kementerian-kementerian ini nomenklaturnya tidak dapat diubah sampai kapan pun dikarenakan telah jelas dalam UUD 1945. Ada tiga kementerian yang nomenklaturnya selalu tetap, sebagai berikut.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Dalam Negeri Indonesia	Tjahjo Kumolo
2		Kementerian Luar Negeri Indonesia	Retno Lestari Priansari Marsudi
3		Kementerian Pertahanan Indonesia	Jend. TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu

b)     Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945

Berbeda dengan kementerian yang nomenklaturnya jelas, sebagian besar kementerian ini dapat diubah nomenklaturnya apabila akan diadakan reshuffle kabinet ataupun pengangkatan menteri baru. Khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan apabila diubah dan/atau dibubarkan harus mendapat persetujuan DPR.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia	Yasonna Laoly
2		Kementerian Keuangan Indonesia	Bambang Brodjonegoro
3		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia	Sudirman Said
4		Kementerian Perindustrian Indonesia	Saleh Husin
5		Kementerian Perdagangan Indonesia	Thomas Trikasih Lembong
6		Kementerian Pertanian Indonesia	Amran Sulaiman
7		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia	Siti Nurbaya Bakar
8		Kementerian Perhubungan Indonesia	Ignasius Jonan
9		Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia	Susi Pudjiastuti
10		Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia	Hanif Dhakiri
11		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia	Basuki Hadimuljono
12		Kementerian Kesehatan Indonesia	Nila Moeloek
13		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia	Anies Baswedan
14		Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia	M. Nasir
15		Kementerian Sosial Indonesia	Khofifah Indar Parawansa
16		Kementerian Agama Indonesia	Lukman Hakim Saifuddin
17		Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia	Rudiantara
18		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia	Marwan Jafar
19		Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia	Ferry Mursyidan Baldan

c)     Kementerian yang bertugas menajamkan, mengkoordinasi, dan menyinkronisasi program pemerintah

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Sekretariat Negara Indonesia	Pratikno
2		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia	A.A.G.N.Puspayoga
3		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia	Yohana Yembise
4		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia	Yuddy Chrisnandi
5		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia	Sofyan Djalil
6		Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia	Rini Mariani Soemarno
7		Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia	Imam Nahrawi
8		Kementerian Pariwisata Indonesia	Arief Yahya

d)     Kementerian coordinator

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

                                              

No	Lambang	Nama Kementerian	Kementerian yang di Koordinasi	Nama Menteri
1		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia	· Kementerian Dalam Negeri  · Kementerian Luar Negeri  · Kementerian Pertahanan  · Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  · Kementerian Komunikasi dan Informatika  · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  · Badan Intelijen Negara  · Tentara Nasional Indonesia  · Kepolisian Negara Republik Indonesia  · Lembaga Sandi Negara  · Badan Koordinasi Keamanan Laut	Jend. TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan
2		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia	· Kementerian Keuangan  · Kementerian Perindustrian  · Kementerian Perdagangan  · Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  · Kementerian Tenaga Kerja  · Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  · Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  · Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Darmin Nasution
3		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	· Kementerian Kesehatan  · Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  · Kementerian Sosial  · Kementerian Agama  · Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  · Kementerian Pemuda dan Olah Raga  · Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  · Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Puan Maharani
4		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Indonesia	· Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  · Kementerian Perhubungan  · Kementerian Kelautan dan Perikanan  · Kementerian Pariwisata  · Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  · Kementerian Pertanian	Rizal Ramli

2. Lembaga-Lembaga Non Kementrian

Lembaga Pemerintah Nonkementerian disingkat (LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan special agency yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian. Saat ini terdapat 30 LPNK, yakni:

No	Logo	Kementerian / Lembaga	No	Logo	Kementerian / Lembaga
1		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	16		Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
2		Badan Informasi Geospasial (BIG)	17		Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
3		Badan Intelijen Negara (BIN)	18		Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
4		Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)[3]	19		Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5		Badan Kepegawaian Negara (BKN)	20		Badan Pusat Statistik (BPS)
6		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	21		Badan SAR Nasional (Basarnas)
7		Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	22		Badan Standardisasi Nasional (BSN)
8		Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	23		Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
9		Badan Narkotika Nasional (BNN)	24		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
10		Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	25		Lembaga Administrasi Negara (LAN)
11		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	26		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
12		Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	27		Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
13		Badan Ekonomi Kreatif (BEK)	28		Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
14		Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	29		Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
15		Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	30		Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)

3. Fungsi Kementrian Negara

Kementrian dalam fungsi parlementer negara sangat berguna untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di negara, sesuai peranan yang diberikan oleh kepala negaranya. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahannya, kementrian diatur dalam Undang-Undang tentang Kementrian Negara yang disebutkan sebagai berikut.

• Kementrian adalah perangkat yang digunakan dalam bidang tertentu dalam sistem pemerintahan
• Menteri adalah orang-orang yang membantu pekerjaan pemerintahan dengan memegang kementrian dalam negara
• Pembentukan kementrian adalah pembentukan yang dilakukan oleh nomenklatur yang ditentukan Presiden dalam sumpahnya
• Pengubahan kementrian adalah pengubahan yang dilakukan oleh nomenklatur yang ditentukan Presiden dalam sumpahnya
• Pembubaran kementrian adalah penghapusan kementrian yang telah terbentuk
• Urusan pemerintahan adalah segala urusan yang dimaksud dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dari semua undang-undang yang telah mengatur tentang kementrian, maka ditetapkan tugas-tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh menteri-menteri dalam sistem negara yang harus juga dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dalam bidang politik yang mengatur tentang pemerintahan umum, administrasi, otonomi daerah, pendudukan sipil, dan pembinaan pemerintahan desa yang sesuai undang-undang.
2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang politik yang mengatur tentang pemerintahan umum, administrasi, otonomi daerah, pendudukan sipil, dan pembinaan pemerintahan desa yang sesuai undang-undang.
3. Mengatur pelaksanaan tugas dalam organisasi Kementrian Dalam Negeri.
4. Mengelola kekayaan negara.
5. Mengawasi pelaksanaan tugas.
6. Mengoordinasi fasilitas umum.
7. Melaksanakan penelitian serta mengembangkan pemerintahan dalam negeri.
8. Mengembangkan sumber daya manusia dalam pemerintahan.
9. Melaksanakan kegiatan teknis pusat dan daerah
10. Melaksanakan dukungan substantif pada organisasi Kementrian Dalam Negeri.