Demokrasi terpimpin
dilaksanakan setelah Dekrit Presiden yang dilatarbelakangi kegagalan Dewan
Konstituante dalam membuat UUD yang baru dan pelaksanaan demokrasi liberal /
parlementer yang juga mengalami kegagalan. Setelah sebelumnya presiden hanya
memiliki kekuasaan sebagai kepala negara, kali ini presiden bertindak sebagai
kepala pemerintahan. Akibatnya, semua penyelenggaraan pemerintahan berpusat
pada presiden dan kekuasaannya sangat besar.
Demokrasi terpimpin yang dipimpin Presiden Sukarno berhasil membangun integritas nasional di mana sebelumnya terpecah belah menjadi berbagai kelompok dan golongan. Kelompok dan golongan yang sebelumnya bersaing dalam memiliki pengaruh dalam pemerintahan perlahan mulai tidak ada, karena untuk mereka tidak ada lagi manfaatnya. Semua harus tunduk dengan aturan presiden dan manifesto politiknya yang terkenal dan ideologi baru, yaitu nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme)
Pada saat kemerdekaan
Indonesia dan terakhir Konfrensi Meja Bundar, telah ditegaskan bahwa wilayah
Indonesia adalah seluruh bekas jajahan / kolonialisme Belanda. Artinya,
Papua termasuk wilayah Indonesia. Namun kenyataannya, Papua masih
dikuasai Belanda. Bahkan sampai Kabinet Ali Sastroamijoyo berakhir,
mereka menemui kegagalan mengembalikan Papua ke Indonesia. Pada tanggal 1
Desember 1961, Belanda mengumumkan terbentuknya Dewan Nasional Papua sebagai
satu negara. Pada akhirnya, bulan Desember 1961 itu pula, Presiden Sukarno
mengumumkan Aksi Trikora, yaitu perang merebut kembali Papua, yang saat itu
dikenal sebagai Irian Barat. Tidak hanya sampai di situ, Presiden Sukarno
juga memperjuangkan Irian Barat secara diplomatik di PBB sepanjang tahun
1962. Dan melalui referendum, 1 Mei 1963, Irian Barat resmi menjadi
wilayah Indonesia.
Presiden Sukarno juga berhasil
menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika yang menghasilkan dasasila Bandung,
Indonesia kemudian menjadi pelopor peran Indonesia
dalam gerakan non blok. Yaitu organisasi atau gerakan
negara-negara yang berusaha tidak memihak mana pun dalam
penyelenggaraannya. Tidak berpihak pada Amerika yang mewakili
negara-negara Barat dan tidak memihak pada Uni Sovyet (Rusia saat ini) yang
mewakili negara-negara berpaham sosialis komunis. Selama kepemimpinan
demokrasi terpimpin juga Indonesia menjadi negara yang disegani. Saat itu,
Indonesia dianggap sebagai pemimpin Asia Afrika.
Pemerintahan demokrasi
terpimpin berusaha menyelenggragrakan pemerintahan yang sesuai UUD 1945,
meskipun di sana sini terjadi banyak penyimpangan. Salah satu yang
berhasil dilakukan di dalam negeri adalah terbentuknya berbagai tugas lembaga negara yang
sebelumnya tidak ada. Lembaga-lembaga negara tersebut antara lain MPRS,
DPAS, DPRGR, dan Front Nasional.
Pada saat itu, Indonesia
sebenarnya sudah dalam keadaan di ujung tanduk. Ekonomi tidak stabil, politik,
dan berbagai bidang lain mengalami kekacauan, namun demokrasi terpimpin
berusaha memperbaiki berbagai keadaan tersebut. Seperti dilaksanakannya
penataan ekonomi sederhana, menjadikan ABRI lembaga dwifungsi di bidang sosial
politik, mengenalkan ideologi nasakom dianggap hal yang paling dilakukan oleh
Presiden Sukarno.
Meskipun tidak dialami
seluruh rakyat Indonesia, demokrasi terpimpin pada sebagian orang membangkitkan
rasa nasionalisme dan rasa gotong royong dalam pembangunan menguat
kembali. Ini ditandai dengan bersatunya berbagai kelompok dan golongan
yang sebelumnya berseberangan dalam kabinet parlementer.
No comments:
Post a Comment